Jumat, 26 Juli 2013

MASA PEMERINTAHAN PRANCIS DI NUSANTARA DIBAWAH PEMERINTAHAN ( HERMAN WILLIAM DAENDELS )


Darlis S Gultom / A / SI3
Masa Pemerintahan Herman W. Daendels
            Letak geografis Belanda yang dekat dengan Inggris menyebabkan Napoleon Bonaparte merasa perlu menduduki Belanda. Pada tahun 1806 Prancis (Napoleon) membubarkan Republik Bataaf dan membentuk Koninkrijk Holland (Kerajaan Belanda). Napoleon kemudian mengangkat Louis Napoleon sebagai  Raja Belanda dan berarti sejak itu pemerintahan yang berkuasa di Nusantara adalah pemerintahan  Belanda-Prancis.
            Oleh karena Nusantara berada dibawa pemerintaha Inggris yang berkuasa di India, Napoleon membutuhkan orang yang kuat dan berpengalaman militer untuk mempertahankan jajahannya di Nusantara. Oleh karena itu, Louis Napoleon mengangkat Herman Wiliam Daendels sebagai gubernur jenderal di Nusantara. Daendels mulai menjalankan tugasnya pada tahun 1808 dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris.
·        Kebijakan Pemerintahan Herman Wiliam Daendels
Sebagai seorang revolusioner, Daendels sangat mendukung perubahan-perubahan Liberal. Ia juga bercita-cita untuk memperbaiki nasib rakyat dengan memajukan pertanian dan perdagangan. Akan tetapi, dalam melakukan kebijakan-kebijakannya ia bersikap diktator sehingga dalam masda pemerintahannya yang sangat singkat, yang diingat rakyat hanyalah kekejamannya. Pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan Daendels tiga tahun masa jabatannya di Indonesia sebagai berikut.
            1)  Bidang Birokrasi Pemerintahan
(a). Pusat pemerintahan (Weltevreden) dipindahkan agak masuk ke pedalaman
(b).Dewan Hindia-Belanda sebagai dewan legislatif pendamping gubernur jenderal      dibubarkan dan diganti dengan Dewan Penasehat. Salah seorang penasehatnya yang cakap adalah Mr. Mungtinghe.
(c). Membentuk Sekretariat Negara (Algemene Secretarie).
(d). Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten. Setiap prefektur dikepalai oleh seorang residen (prefek) yang langsung dibawah pemerintahan Wali Negara. Setiap residen membawahi beberapa bupati.
(e). Para bupati dijadikan pegawai pemerintahan Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian Pemerintahan Belanda. Mereka mendapat penghasilan dari tanah dan tenaga sesuai dengan hukum adat.
            2)  Bidang Hukum dan Peradilan
(a). Dalam bidang hukum Daendels membentuk 3 jenis pengadilan yaitu sebagai berikut:
            (1). Pengadilan untuk orang Eropa.
            (2). Pengadilan untuk orang pribumi.
            (3). Pengadilan untuk orang Timur Asing.
(b). Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk bangsa Eropa. Akan tetapi, ia sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta.
            3)  Bidang Militer dan Pertahanan
            Dalam melaksanakan tugas utamanya untuk mempertahankan Pulau Jawa dari Serangan Inggris, Daendels mengambil langkah-langkah sebagai berikut.
(a). Membangun jalan antara Anyer-Panarukan, baik sebagai lalulintas pertahanan maupun perekonomian.
(b). Menambah jumlah angkatan perang dari 3000 orang menjadi 20.000 orang.
(c). Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Hal itu karena ia tidak dapat mengharapkan lagi bantuan dari Eropa akibat blokade Inggris di lautan.
(d). Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon dan Surabaya.
(e). Membangun benteng-benteng pertahanan.
(f). Meningkatkan kesejahteraan prajurit.
            4)  Bidang Ekonomi dan Keuangan
(a). Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene Rekenkaer) dan dilakukan pemberantasan korupsi dengan keras.
(b). Mengeluarkan uang kertas.
(c). Memperbaiki gaji pegawai.
(d). Pajak in natura (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (verplichte leverantie) yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan, bahkan diperberat.
(e). Mengadakan monopoli perdagangan beras.
(f). Mengadakan pinjaman paksa kepada orang-orang yang dianggap mampu. Bagi yang    menolak pinjaman bisa dikenakan hukuman.
(g). Penjualan tanah kepada pihak swasta, seperti di daerah sekitar Batavia dan beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
(h). Mengadakan Preanger Stelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor (kopi,cengkeh,lada).
            5)  Bidang Sosial
(a). Rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi untuk membangun jalan Anyer-Panarukan.
(b). Perbudakan dibiarkan berkembang.
(c). Menghapus upacara penghormatan kepada residen,sunan,atau sultan.
(d). Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.
·        Akhir Kekuasaan Herman William Daendels
Kejatuhan  Daendels antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
(1). Sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten,Yogyakarta, dan Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan.
(2). Penyelewengan dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor.
(3). Keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan.
            Louis Bonaparte sebagai Raja Belanda akhirnya menarik kembali Daendels  dengan pertimbangan Daendels sudah berbuat optimal di Nusantara. Apabila diteruskan lebih lama lagi, dikhawatirkan akan memperburuk citra Belanda di Nusantara. Penarikan Daendels ke Belanda disertai dengan pengangkatannya sebagai seorang panglima perang yang kemudian dikirim ke medan perang Rusia.
Daftar Pustaka
Prof. Dr. M. Mustopo, Habib dkk. 2006. Sejarah. Jakarta : Yudhistira
Badrika, I Wayan. 2006. SEJARAH. Jakarta : Erlangga.
Iskandar, Mohammad dkk. 2007.Sejarah Indonesia dalam perkembangan zaman. Jakarta :Ganeca Excat.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar