HOME DOWNLOAD MAKALAH BAHAN AJAR

Jumat, 26 Juli 2013

POLEMIK PEMERINTAHAN DAN KEHIDUPAN POLITIK DI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN

RAHMAD ISTIADI/ SI V
A.    Struktur Pemerintahan
Bila ditinjau dari sejarah Republik Indonesia sejak tahun 1945, maka dapat dilihat bahwa dalam waktu relative singkat Indonesia telah mengalami 3 kali perbuahan konstitusi, yaitu :
1)         Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang rancangannya telah disetujui pada tanggal 16 Juli 1945 oleh Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, dan formilnya berlaku sejak disahkan oleh PPKI.
2)         Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang rancangannya disusun oleh wakil-wakil Republik Indonesia dan BFO, yang piagamnya ditandatangani pada tanggal 14 Desember 1949 dan mulai berlaku pada waktu Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949.
3)         Konstitusi tahun 1950 atau biasa disebut Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), yang ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dan mulai berlaku pada tanggal 17 agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959.
            Pada waktu PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka disebutkan adanya perlengkapan negara yang terdiri MPR, Presiden, DPR, Kementerian Negara, DPA, dan MA.
            Oleh karena sejak semula rakyat Indonesia menginginkan adanya suatu negara kesatuan, maka RIS sebagai hasil kompromi KMB atas desakan rakyat dan parlemen dalam waktu kurang daripada satu tahun telah membubarkan diri setelah negara-negara bagiannya menyatukan diri dengan Republik Indonesia Yogyakarta.. pembubaran itu dilaksanakan secara konstitusionil, yaitu dengan mengadakan perubahan konstitusi RIS, sesuatu yang diperbolehkan oleh pasal 190.
            Dari prosedur itu dapat dismpulakn, bahwa sesungguhnya UUD Sementara dalam bentuknya pada dasarnya adalah konstitusi RIS yang mengalami beberapa perubahan mengenai pasal-pasal yang tidak sesuai dengan bentuk negara kesataun. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan, bahkan sifat-sifat kompromistis masih melekat pada Undang-Undang Dasar Sementara.
            Dalam kenyataann kemudian sesudah berdirinya kembali Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 dan mulai berlakunya UUDS pada saat yang sama, sampai berdirinya Konstituante, Majelis Perubahan UUD tidak pernah bersidang. Bahkan Konstituante, hasil pemilihan umum tahun 1955 yang akan merubah UUD, juga tidak berhasil karena makin kuatnya pertentangan-pertentangan antara partai-partai yang duduk di dalam badan itu.
            Sebelum Konstituante menentukan sikapnya apakah akan menerima atau menolak usul pemerintah tersebut, golonganIslam memberikan usul amandemen untuk menambah kata-kata "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam pembukaan UUD'45. Usul ini ditolak dalam sidang tanggal 29 Mei 1950. Tiga kali diadakan pemungutan suara untuk menentukan sikap atas uslan-usul pemerintah dan ketiga-tiganya gagal karena tidak memenuhi persyaratan 2/3 suara yang hadir seperti yang disyaratkan oleh UUD Sementara. Sementara PNI dan PKI menyokong usul pemerintah tersebut.
            Ketiga konstitusi ini bila diperbandingkan bentuk dan isinya terutama sekali UUD RIS dan UUD 1950 (Sementara) Nampak bahwa UUD 45 sangat singkat dan sederhana. UUD 45 yang terdiri dari 16 bab dan 37 pasal hanya memuat aturan-aturan pokok yang merupakan garis-garis besar instruksi pemerintah pusat dan alat-alat negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Akan tetapi betapapun singkatnya, ke-37 pasal tersebut telah mencerminkan perwujudan dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Konstitusi RIS terdiri dari 6 bab, 21 bagian dan 197 pasal. Sedangkan UUDS terdiri dari 6 bab, 18 bagian dan 146 pasal yang memuat aturan-aturan yang cukup panjang lebar keterangannya. Ketiga konstitusi tersebut mempunyai pula penjelasan-penjelasan secara umum dari keseluruhan isinya.
            Perbedaan dan persamaan yang terkandung dari ketiga konstitusi tersebut dapat kita lihat sebagai berikut :
1.      Kadaulatan negara pada dasarnya ditangan rakyat, hanya ada variasi dalam pelaksanaannya dalam ketiga konstitusi tersebut :
a.       UUD'45 : sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
b.      UUD RIS : oleh Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat
c.       UUD' 50 :oleh Pemerintah bersama DPR
2.      Daerah negara, bendera, lagu kebangsaan dan lambing negara adalah sama untuk ketiga konstitusi. Masing-masing adalah : daerah negara Indonesia seluruhnya, bahasa Indonesia, Sang Saka Merah Putih, Indonesia Raya dan lambing Bhinnneka Tunggal Ika
3.      Alat-alat perlengkapan negara pada ketiga konstitusi, memiliki beberapa perbedaan ;
a.       Konstitusi '45, terdiri dari : MPR, Presiden, DPR, Kementerian Negara, DPA, Mahkamah Agung
b.      Konstitusi RIS, terdiri dari : Presiden, Menteri-Menteri, Senat, DPR, Mahkamah Agung Indonesia, Dewan Pengawas Keuangan
c.       Konstitusi '50 terdiri dari : Presiden dan WAkil Presiden, Menteri-Menteri, DPR, Mahkamah Agung, Dewan Pengawas Keuangan
            Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidang hari pertama tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan tiga hal penting, yaitu :
1.      Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara
2.      Memilih Presiden dan Wakil Presiden, dimana terpilih masing-masing Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta
3.      Terbentuknya Komite Nasional yang merupakan pembantu utama Presiden
Pemberontakan-pemberontakan terjadi mengakibatkan adanya beberapa perobahan berikutnya. Pada waktu ini tersaapt 25 provinsi yang lebih dikenal dengan nama Daerah Tingakt Satu. Dalam sistem pemerintahan itu Indonesia pernah pula mengenal apa yang disebut dengan nama Panca Tunggal yang dibentuk untuk menggalang persatuan rakyat dalam masa perjuangan menghadapi pihak luar (Trikora dan Dwikora).
B.     Kehidupan Politik
Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI telah mengambil keputusan untuk mengadakan persiapan guna mendirikan satu partai tunggal bernama Partai Nasional Indonesia. Tetapi usaha mendirikan partai ini kemudian dibatalkan, karena kelompok sosialis takut bahwa partai negara itu akan dikuasai oleh golongan Tan Malaka. Atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang dikuasai kaum sosialis pada tanggal 3 November 1945, Pemerintah mengeluarkan suatu Maklumat Pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik. Dengan mengeluarkan Maklumat ini, Pemerintah ingin menimbulkan kesan bahwa disamping bermaksud mendirikan partai-partai politik sebagai suatu unsure dari kehidupan bermasyarakat, Pemerintah juga bermaksud meyakinkn Serikat bahwa negara Republik Indonesia yang baru dibentuk ini adalah suatu negara dengan sistem demokrasi, bukan negara boneka ciptaan Jepang.
Maklumat Pemerintah no. X/1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Mohammad Hatta antara lain berbunyi :
1.      Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, dengan adanya partai itulah dapat dipimpin kejalan yang teratur segala aliran paham yanga da dalam masyarakat
2.      Pemerintah berharap supaya partai-partai itu sudah disusun sebelum melangsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari.
Sejak diumumkannya Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, maka berdirilah partai-partai seperti cendawan dimusim hujan. Mulai dari tanggal 7 November 1945 munsul Partai Komunis Indonesia (PKI) dibawah pimpinan Mr. Mohammad Jusuf, Partai Islam Masyumi (Majelis Suro Muslimin Indonesia) dibawah pimpinan dr. Sukiman Wirjosandjojo, Partai Buruh Indonesia (PBI) dipimpin oleh Njono, Partai Rakyat Jelata (Partai Kristen Indonesia) oleh Probowinoto, Partai Sosialis Indonesia oleh Amir Syarifuddin dan Partai Rakyat Sosialis dibawah pimpinan Sutan Sjahrir pada tanggal 20 November 1945.
Partai-partai yang didirikan pada akhir tahun 1945 dan awal tahun 1946 itu kemudain melancarkan perjuangan politik, baik dalam KNIP dan Badan Pekerjanya serta didalam perjuangan lainnya. Pada tahun berikutnya timbul partai lainnya seperti Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Murba, Persatuan Indonesia Raya (PIR) dan lain-lain.
Kampaye-kampaye pemilihan umum yang dilancarkan partai-partai telah memperbesar perpecahan di dalam masyarakat. Masing-masing partai mempropagandakan dirinya sebagai yang terbaik sejarahnya maupun symbol-simbolnya dan memburukkan partai lawannya.
            Partai-partai Masyumi, NU, PSII, Khatolik, dan PRI menolak konsepsi dan berpendapat bahwa merubah susunan ketatanegaraan secara radikal harus diserahkan kepada Konstituante. Suhu politik semakin hangat. Presiden kemudian mengumumkan keadaan Darurat Perang (SOB) bagi seluruh wilayah Indonesia. Gerakan-gerakan di daerah-daerah kemudian meluas menjadi pemberontakan PRRI dan Permesta.
            Presiden berpidato yang isinya menganjurkan "untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945". Anjuran itu diberikan konstituante selama lebih kurang tiga tahun berdebat tanpa hasil merumuskan sebuah Undang-Undang Dasar. Akhirnya langkah yang diambil oleh Presiden, Kabinet, Dewan Nasional maupun beberapa partai besar dan pimpinan TNI bersepakat untuk membentuk kembali UUD 1945, dengan dikeluarkannya Drekit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.
            Dalam waktu singkat yaitu kurang lebih satu tahun (Juli 1959-September 1960) perombakan atau retooling lembaga-lembaga negara oleh Presiden Soekarno sebagaimana dinyatakan dalam "Manipol" hampir selesai dan hanya tinggal retooling terhadap orang-orang tertentu. Pembubaran terhadap partai-partai politk yang telah dicanangkan sejak permulaan tahun 1956 sampai saat itu tetap mendapat penentangan dari partai-partai termasuk PNI dan PKI yang dekat dengan Presiden Soekarno. Oleh karena itu rencana itu harus ditangguhkan.
            Penyelewengan politik lainnyaadalah bahwa Presiden Soekarno telah banyak memberikan kesempatan pada PKI, untuk mengembangkan dirinya, yang sebenarnya partai-partai yang lain telah menaruh keberatan. Dalam hal ini Soekarno tidak bersedia untuk diyakinkan akan bahaya komunisme, bahkan sebaliknya, beliaulah yang selalu memaksakan kerja sama dengan Komunis dengan segala akibat yang dirasakan kemudian.
DAFTAR PUSTAKA
Nasikun,1995. Struktur Pemerintahan dan Politik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Sukanto, Sartono.1998. Sejarah Indonesia V. Jakarta

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar